Warsito : Jalur BTN Jalan 4 & Jalan 2 Wirotho Agung, Saya Yang Buat Sendiri - Portal Berita Online

Sabtu, 03 April 2021

Warsito : Jalur BTN Jalan 4 & Jalan 2 Wirotho Agung, Saya Yang Buat Sendiri

Sat Pol PP Tebo membongkar paksa portal jalan BTN di jalan 4 dan jalan 2 Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang.

TEBOONLINE.NET – Pembongkaran paksa 2 titik Portal Jalan BTN (Perumahan,red) jalan 4 dan jalan 2 Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang oleh Sat Pol PP Tebo, tampaknya bakal berbuntut panjang.
Pasalnya, Warsito yang merupakan pengelola perumahan Puri Alam Sari jalan 4 dan perumahan Puri Alam Residence 1 jalan 2 Wirotho Agung, bakal menggugat Pemkab Tebo ke Pengadilan Negeri Tebo atas tindakan bongkar paksa portal tersebut yang dilakukan oleh Sat Pol PP Tebo.
Warsito, saat dikonfirmasi Teboonline.net mengungkapkan alasannya mengapa ia punya keinginan kuat untuk menggugat Pemkab Tebo dalam hal ini. 
“Saya pasang Portal di jalan BTN yang di jalan 4 tembus jalan 2 Wirotho Agung ini karena jalan itu saya sendiri yang buat dengan dana pribadi pada tahun 2012 dan sampai sekarang masih saya rawat. Tujuan dipasang portal untuk menghambat kendaraan yang melebihi tonase agar jalan BTN tidak rusak,” ujar Warsito, Sabtu (03/04/2021).
Karena dirinya yang membangun jalan tersebut, maka dirinya berani memasang portal di jalan tersebut. Namun, paska hadirnya salah satu pengembang perumahan Griya Sartika Asri yang berada disebelah perumahan Puri Alam Residence 1 jalan 2, Sat Pol PP Tebo membongkar portal tersebut dengan dalih adanya laporan yang masuk dari Ketua RT jalan 2 Wirotho Agung.
“Saya gugat Pemkab Tebo karena Portal yang saya buat dijalan yang saya buat sendiri dibongkar paksa oleh Pol PP. Kalau misalkan jalan BTN jalan 4 dan jalan 2 dibangun oleh Pemkab Tebo, tahun berapa dan berapa anggarannya. Saya buat jalan itu karena pada saat itu saya buka 2 perumahan disana,” ujar Warsito lagi.
Sebagai saksi bahwa jalur BTN jalan 4 dan jalan 2 Wirotho Agung dirinya yang membangun, ia pun membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh para saksi seperti Ketua RT dan Ketua RW jalan 4 Wirotho Agung.
Terkait gugatan di Pengadilan Negeri Tebo, Warsito mengatakan bahwa semuanya sudah diserahkan kepada Penasehat Hukum yang sudah dipercayainya.(crew)

Bagikan artikel ini

1 komentar

  1. ketentuan pada UU No. 38/2004, jalan yang ada di perumahan/kompleks merupakan Jalan Khusus yaitu jalan yang dibangun oleh instansi (pengembang/developer) untuk kepentingan sendiri (warga perumahan), sepanjang status jalan tersebut tidak dialihkan oleh instansi yang berwenang kepada Negara. Jika jalan lingkungan tsb dibangun sendiri (benar adanya) akan tetapi ada dan sudah dilaksanakan perawatan oleh PEMDA, Rabat beton +– 100 meter


    Karena jalan-jalan di perumahan dan sekitarnya merupakan jalanan khusus, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Khusus (selanjutnya disebut ”PP No. 34/2006”), yang bertanggung jawab atas kondisi jalan-jalan di perumahan dan sekitarnya, baik pembuatan maupun perawatan ialah orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri, yang berarti pembuatan dan perawatannya dilakukan oleh developer perumahan tersebut

    Berdasarkan Pasal 7 Permen PU Nomor 11/Prt/M/2011 Jalan Khusus dapat dialihkan atau dirubah menjadi Jalan Umum, apabila:

    • penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau

    • penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Di dalam Pasal 123 PP No. 34/2006 juga dikatakan “Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dinyatakan sebagai jalan umum”, hal tersebut dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 123 Ayat (1) PP No. 34/2006 yang dikatakan “Jalan khusus dapat berubah menjadi jalan umum apabila memenuhi syarat sebagai jalan umum, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan jalan umum, serta laik fungsi jalan”.

    Memperhatikan ketentuan di dalam Passal 123 PP No. 34/2006 di atas dikatakan jalan khusus dapat berubah menjadi jalan umum apabila memenuhi Kriteria kriteria geometrik dan perkerasan jalan umum

    • Pembiayaan Jalan Khusus: Berdasarkan Pasal 17 Permen PU Nomor 11/Prt/M/2011 Pembiayaan Jalan Khusus menjadi beban penyelenggara jalan khusus (instansi, badan usaha/developer, perseorangan atau kelompok masyarakat), akan tetapi apabila jalan khusus sudah diserahkan menjadi jalan umum maka Biaya pemeliharaan jalan khusus dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuannya.

    Dan, apabila terjadi kecelakaan akibat jalan di perumahan dan sekitarnya yang rusak, pihak yang mengalami kerugian, dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak pengembang/developer yang paling bertanggung jawab atas kerugian tersebut

    BalasHapus